Langsung ke konten utama

Dirjen Bina Gizi & Kesehatan Ibu dan Anak Resmikan Rumah Menyusui

Jakarta, 21 April 2014

Senin pagi, bertepatan dengan Hari Kartini, dr. Anung Sugihartono, selaku Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, resmikan Rumah Menyusui di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Jakarta. (21/4). Hadir dalam acara tersebut dr. Wiyarni Pambudi, Ketua Sentra Laktasi Indonesia (Selasi), dr. Utami Roesli, Pakar ASI.

Pada kesempatan baik ini saya  menyambut baik upaya Rumah Sakit Budi Kemuliaan sebagai Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi bekerjasama dengan Sentra Laktasi Indonesia (SELASI) untuk mengembangkan Rumah Menyusui yang nantinya diharapkan dapat menjadi pusat layanan dan dukungan menyusui serta tempat pendidikan dan pelatihan keterampilan membantu menyusui, kata dr. Anung

Dalam sambutannya dr. Anung menyatakan,  dari tahun ke tahun, secara nasional, kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi cenderung semakin membaik. Hal tersebut diperkuat dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukan cakupan kunjungan Ibu hamil pertama (antenatal K1) telah mencapai 81,3%, sementara cakupan kunjungan antenatal ke-4 mencapai 70,0 %, cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 86,9%.

Namun hal tersebut tidak serta merta diiringi dengan turunnya Angka Kematian Ibu (AKI), dimana AKI di Indonesia masih tinggi yaitu 359/100.000 kelahiran hidup. Yaitu padahal target MDG 5 Indonesia pada tahun 2015 sebesar 102/ 100.000 kelahiran hidup, sehingga target tersebut masih belum dapat dicapai. 

Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) dalam Survey Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 sebesar 32/1000 kelahiran hidup, dimana target MDG 4 pada tahun 2015 sebesar 23/ 1000 kelahiran hidup.  Angka Kematian akibat melahirkan sebesar 20/1000 kelahiran hidup, dimana target pada tahun 2015 sebesar 14/1000 kelahiran hidup.

Lebih lanjut dr. Anung menjelaskan berdasarkan data Riskesdas 2013, Kunjungan Ibu baru melahirkan pertama (kunjungan neonatal/KN-1) sebesar 71,3 % dan KN lengkap sebesar 39,3%.

Dalam kualitas pelayanan neonatal perlu diperhatikan juga indikator mengenai ASI   Eksklusif tegas dr. Anung. Menurut dr. Anung, merujuk data SDKI tahun 2012, persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif (untuk umur bayi dibawah 6 bulan) sebesar 41%, ASI Eksklusif pada bayi umur 4-5 bulan sebesar 27 %, dan yang melanjutkan menyusui sampai anak umur 2 tahun sebesar 55%.

Rumah Menyusui

Dengan dikembangkannya Rumah Menyusui yang berlokasi di lantai 2 Rumah Sakit Budi Kemuliaan, diharapkan pihak Rumah Sakit ini selalu mengutamakan pemenuhan hak kesehatan Ibu dan bayi melalui pelaksanaan ASI Eksklusif, pelaksanaan rawat gabung/rooming in  ibu dan bayi segera setelah ibu melahirkan dan  lebih mengedepankan pemberian ASI dibandingkan dengan susu formula.

Tujuan pendirian Rumah Menyusui ialah sebagai  pusat layanan dan dukungan menyusui serta tempat pendidikan dan pelatihan keterampilan membantu menyusui. Sejalan dengan kebijakan dari pemerintah tentang pemberian ASI eksklusif guna menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 bulan.

Kampanye Peduli Kesehatan Ibu

Peresmian Rumah Menyusui adalah salah satu dari rangkaian dalam Kampanye Peduli Kesehatan Ibu yang akan berjalan selama 9 bulan.dimulai pada 21 April 22 Desember 2014. Rencananya pencanangan kampanye Peduli Kesehatan Ibu akan diresmikan oleh Menteri Kesehatan tanggal 28 April 2014 di Jakarta. Kampanye tersebut memanfaatkan momen hari-hari penting terkait kesehatan ibu dan disebarluaskan melalui sosial media menggunakan penanda #SayangIbu.

Berapa contoh pesan yang dilontarakan para pengguna media sosial diantaranya Setiap tahun ada sekitar 16.000 kasus kematian Ibu di Indonesia, angka ini 50 kasus/hari atau 2 kasus/jam #SayangIbu dan Sudahkah ibu memiliki pemahaman pentingnya ASI bagi bayi? Bagi dirinya? Bagi keluarga? Bgmn dgn dukungan & layanan menyusui? #SayangIbu

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan email kontak@depkes.go.id

Sumber: depkes.go.id

Postingan populer dari blog ini

STRUKTUR ORGANISASI KKP KELAS II BANTEN

Menkes Resmikan Gedung Pelayanan Penunjang & Rehabilitasi Medik Terpadu RSUP Fatmawati

Jakarta, 21 April 2014 Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, didampingi Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatandan Direktur RSUP Fatmawati, dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An, meresmikan Gedung Pelayanan Penunjang dan Rehabilitasi Medik Terpadu, Jakarta (21/4). Peresmian Gedung Pelayanan Penunjang Bougenville dan Gedung Pelayanan Rehabilitasi Medik Terpadu Azalea dilakukan bersamaan dengan peringatan Ulang Tahun RSUP Fatmawati yang ke 53 tahun. Di usia 53 tahun sejak didirikan, RS Fatmawati membuktikan prestasinya dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian di bidang kesehatan, yaitu dengan menjadi rumah sakit Pemerintah ke-3 di Indonesia yang berhasil memperoleh akreditasi internasional dari Joint Commission International (JCI). Selain itu, RSUP Fatmawati juga telah meraih Sertifikat ISO 9001 : 2008 dan Sertifikat  OHSAS 18001 Tahun 2012 yang akan memperkuat upaya mewujudkan keselamatan dan keamanan pasien, pengunjung,  s...

Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Sumatera Utara Lebih dari 4 Juta Jiwa

Pemerintah menanggung iuran JKN bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, yang jumlahnya mencapai 86,4 juta orang, termasuk 4.192.297  orang di Propinsi Sumatera Utara. Kelompok ini disebut dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ada sekitar 9.500 Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk 571 di Propinsi Sumatera Utara. Jumlah tersebut penyebarannya tidak merata di setiap Kabupaten/Kota. Medan, 12 Februari 2014 Untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan Pemerintah Republik Indonesia sejak 1 Januari 2014, Kementerian Kesehatan melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pelayanan kesehatan. Berbagai peraturan dan panduan tentang pelayanan kesehatan dan standar tarif dasar bagi pemberi dan pengelola pelayanan kesehatan (Yankes) telah dikeluarkan. JKN adalah program jaminan sosial kesehatan nasional, yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jaminan Kesehatan ini mengacu pada prinsip a...