Langsung ke konten utama

ORGANISASI KEAGAMAAN SERUKAN PENGHAPUSAN STIGMA DAN DISKRIMINASI OYPMK

Jakarta, 3 April 2014

Perwakilan 16 Organisasi Keagamaan bersama Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Agama menandatangani Seruan Nasional (National Appeal) Penghapusan Stigma dan Diskriminasi Terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK), Kamis pagi di Jakarta (3/4). Turut hadir pada acara ini Dirjen Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan, Ketua Komnas HAM, WHO Representative to Indonesia, perwakilan Kelompok Agama hingga perwakilan OYPMK.

16 organisasi keagamaan tersebut ialah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisade Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Majelis Tinggi Agama Khonghucu (Matakin), Pimpinan Pusat Muhamadiyah, Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Pengurus Pusat Persatuan Islam, Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Ikatan Dai Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional, dan Badan Wakaf Indonesia.

Dalam sambutannya Menteri Kesehatan RI,  dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, menyatakan pentingnya peran organisasi keagamaan dalam mendukung Seruan Nasional ini. Sebab, informasi tentang kusta disebutkan dalam semua kitab suci dan masyarakat Indonesia sangat menghormati para tokoh Agama. Selain itu, dukungan para tokoh agama dalam menyebarluaskan informasi yang benar tentang kusta di masyarakat akan mempercepat penghapusan stigma dan diskriminasi.

Saya berharap agar seruan nasional atau national appeal yang kita luncurkan hari ini  benar-benar akan ditindaklanjuti dengan langkah konkrit oleh segenap organisasi keagamaan yang hadir disini. Upaya meyakinkan seluruh umat dan pengikut agama masing-masing agar tidak lagi melakukan  stigma atau diskriminasi terhadap OYPMK  dan kepada siapa pun atas dasar apapun  sangat kita harapkan ujar Menkes.

Lebih lanjut Menkes menjelaskan, saat ini Indonesia adalah penyumbang penderita baru kusta nomor 3 terbesar di dunia, setelah India dan Brasil. Pada tahun 2012 dilaporkan ada 18.994 penderita kusta  baru di Indonesia dan  2.131 penderita (11,2 %) di antaranya ditemukan sudah pada cacat tingkat- 2 - yaitu  cacat yang kelihatan. Sedangkan  2.191 penderita  (11,5 %) di antaranya adalah anak-anak.
Pada bulan Juli 2013, 17 negara endemik kusta beserta para stakeholders di tingkat internasiona., bersama WHO, telah meluncurkan Deklarasi Bangkok. Tujuannya untuk  meningkatkan komitmen semua pihak dalam pengendalian  kusta dan untuk  mencapai target global, yaitu menurunkan angka cacat tingkat 2 menjadi kurang dari 1 per 1 juta penduduk pada tahun 2020.

Langkah ini perlu diperkuat dengan mengutamakan upaya promotif-preventif dalam pengendalian kusta - termasuk upaya penemuan dini  - didukung dengan upaya kuratif-rehabilitatif, Tambah Menkes.
Program Seruan Nasional mengacu pada Global Appeal to End Stigma and Discrimination against People Affected by Leprosy yang diprakarsai pertama kali oleh Mr. Yohei Sasakawa (Chairman Nippon Foundation & Goodwill Ambassador for Leprocy WHO) tahun 2006 dengan komitmen dari berbagai instansi yang berbeda.

Peluncuran tingkat nasional pertama di Indonesia dilakukan pertama kali pada tahun 2012, yang diikuti Organisasi Profesi Kesehatan. Sedangkan pada tahun 2014 ini diluncurkan seruan nasional yang ditandatangani oleh Organisasi Keagamaan sedangkan  seruan  di tingkat  global sudah diluncurkan pada tahun 2009.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan alamat email kontak@depkes.go.id

Sumber: depkes.go.id

Postingan populer dari blog ini

STRUKTUR ORGANISASI KKP KELAS II BANTEN

Menkes Resmikan Gedung Pelayanan Penunjang & Rehabilitasi Medik Terpadu RSUP Fatmawati

Jakarta, 21 April 2014 Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, didampingi Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatandan Direktur RSUP Fatmawati, dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An, meresmikan Gedung Pelayanan Penunjang dan Rehabilitasi Medik Terpadu, Jakarta (21/4). Peresmian Gedung Pelayanan Penunjang Bougenville dan Gedung Pelayanan Rehabilitasi Medik Terpadu Azalea dilakukan bersamaan dengan peringatan Ulang Tahun RSUP Fatmawati yang ke 53 tahun. Di usia 53 tahun sejak didirikan, RS Fatmawati membuktikan prestasinya dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian di bidang kesehatan, yaitu dengan menjadi rumah sakit Pemerintah ke-3 di Indonesia yang berhasil memperoleh akreditasi internasional dari Joint Commission International (JCI). Selain itu, RSUP Fatmawati juga telah meraih Sertifikat ISO 9001 : 2008 dan Sertifikat  OHSAS 18001 Tahun 2012 yang akan memperkuat upaya mewujudkan keselamatan dan keamanan pasien, pengunjung,  s...

Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Sumatera Utara Lebih dari 4 Juta Jiwa

Pemerintah menanggung iuran JKN bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, yang jumlahnya mencapai 86,4 juta orang, termasuk 4.192.297  orang di Propinsi Sumatera Utara. Kelompok ini disebut dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ada sekitar 9.500 Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk 571 di Propinsi Sumatera Utara. Jumlah tersebut penyebarannya tidak merata di setiap Kabupaten/Kota. Medan, 12 Februari 2014 Untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan Pemerintah Republik Indonesia sejak 1 Januari 2014, Kementerian Kesehatan melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pelayanan kesehatan. Berbagai peraturan dan panduan tentang pelayanan kesehatan dan standar tarif dasar bagi pemberi dan pengelola pelayanan kesehatan (Yankes) telah dikeluarkan. JKN adalah program jaminan sosial kesehatan nasional, yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jaminan Kesehatan ini mengacu pada prinsip a...