Langsung ke konten utama

Menkes Buka Rakerkesnas 2014 Regional Barat di Jakarta

Jakarta, 31 Maret 2014

Rakerkesnas 2014 merupakan kesempatan besar untuk melihat kembali apa saja yang sudah disepakati pada Rakerkesnas tahun sebelumnya dan bersama-sama mengevaluasi untuk mengidentifikasi lebih banyak lagi hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat di Daerah.

Demikian pernyataan Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, pada pembukaan kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2014 Regional Barat di Jakarta, Senin (31/3). Turut hadir dalam kegiatan pembukaan ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama.

Tahun lalu kita sudah merumuskan banyak hal, namun dirasa masih belum membumi. Untuk itu, pada Rakerkesnas kali ini diharapkan dapat dirumuskan hasil yang lebih kongkret berdasarkan analisa serta pembelajaran keberhasilan daerah lainnya, ujar Menkes.

Rakerkesnas 2014 mengusung tema "Pemantapan Pembangunan Kesehatan Menuju Masyarakat Sehat Mandiri dan Berkeadilan. Rangkaian kegiatan Rakerkesnas 2014 diawali di Bali untuk regional tengah (16-19 Maret 2014), dilanjutkan ke Manado untuk regional timur (23-26 Maret 2014) dan terakhir di Jakarta untuk regional barat (31 Maret-3 April 2014). Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergisme antara pusat dan daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan kesehatan tahun 2014, guna mewujudkan visi masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan. Selain itu, pertemuan ini juga untuk mengidentifikasi masalah terkait pelaksanaan pembangunan kesehatan, terutama percepatan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) di bidang kesehatan dan penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Peserta dalam Rakerkesnas 2014 Regional Barat berjumlah lebih dari 700 peserta, merupakan perwakilan dari kantor pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI, jajaran Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota, serta seluruh stakeholders yang berperan dalam pembangunan kesehatan dari 13 Provinsi, yaitu: DI Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Bukan hanya mengevaluasi pekerjaan rumah (PR) terkait capaian MDGs 2015 yang tinggal 1 tahun lagi, tetapi juga jajaran kesehatan dan seluruh stakeholder terkait di Daerah sudah harus mulai merencanakan agenda post MDGs 2015, tutur Menkes.

Pada kesempatan tersebut, Menkes menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Kesehatan RI yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes, dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS, dengan Dunia Usaha, yaitu: 1) PT Hero Supermarket, untuk program Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang kesehatan ibu dan anak di wilyah Jawa Barat; 2) PT Astra Zeneca, untuk CSR pada program edukasi kesehatan masyarakat di 80 RS di wilayah sumatera jawa dan Sulawesi; dan 3) PT Mondelez Internasional, untuk CSR pada program kesehatan ibu anak gizi baik preventif dan promotif.

Selanjutnya, Menkes memberikan penghargaan kepada dua orang perwakilan dokter internship yang akan bertugas di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Selain itu, Menkes juga mencanangkan kembali Studi Diet Total 2014 dan E-Watch Alat Kesehatan (Alkes), yang sebelumnya telah dicanangkan pertama kali secara resmi pada Rakerkesnas Regional Tengah tahun 2014 di Denpasar, Bali (16/3).

Pencanangan Studi Diet Total 2014 ditandai dengan pemasangan rompi kepada perwakilan peneliti. Studi Diet Total 2014 merupakan penelitian kesehatan masyarakat yang akan dilakukan dalam 2 tahap di 34 Provinsi (498 Kab/Kota), 2.080 Blok Survei. Studi ini dilakukan untuk menentukan tingkat keterpaparan  zat kimia  berbahaya dalam makanan penduduk, dengan cara menganalisa makanan melalui analisis cemaran kimia makanan (ACKM) yang merupakan representatif diet masyarakat Indonesia.

E-Watch Alkes atau sistem pengawasan alat kesehatan secara nasional yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan RI merupakan suatu sistem pelaporan elektronik dari  kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan akes di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes). Hasil pelaporan akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengawas Nasional Alkes dan menjadi informasi untuk pertimbangan dalam pengadaan alat kesehatan di Fasyankes. E-Watch Alkes merupakan inovasi yang bermanfaat guna mewujudkan alat kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat, tepat guna dan terjangkau.

Kegiatan Rakerkesnas 2014 terbagi menjadi 2 bagian utama. Pertama adalah penyajian best practice dari dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas sebagai lesson learned untuk percepatan pencapaian target pembangunan kesehatan. Bagian kedua adalah sidang komisi yang akan dibagi menjadi 5 (lima) sidang komisi, membahas berbagai isu kesehatan dan masukan kebijakan kesehatan terhadap percepatan pencapaian MDGs, UKP, UKM dan rancangan RPJMN 2015-2019. Pada Rakerkesnas juga diselenggarakan Pameran Pembangunan Kesehatan 2014 yang diikuti oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Unit Utama di lingkungan Kemenkes, Badan POM, BKKBN, BPJS Kesehatan dan lembaga donor yang peduli terhadap pembangunan kesehatan.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan email kontak@depkes.go.id

Sumber: depkes.go.id

Postingan populer dari blog ini

STRUKTUR ORGANISASI KKP KELAS II BANTEN

Menkes Resmikan Gedung Pelayanan Penunjang & Rehabilitasi Medik Terpadu RSUP Fatmawati

Jakarta, 21 April 2014 Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, didampingi Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatandan Direktur RSUP Fatmawati, dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An, meresmikan Gedung Pelayanan Penunjang dan Rehabilitasi Medik Terpadu, Jakarta (21/4). Peresmian Gedung Pelayanan Penunjang Bougenville dan Gedung Pelayanan Rehabilitasi Medik Terpadu Azalea dilakukan bersamaan dengan peringatan Ulang Tahun RSUP Fatmawati yang ke 53 tahun. Di usia 53 tahun sejak didirikan, RS Fatmawati membuktikan prestasinya dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian di bidang kesehatan, yaitu dengan menjadi rumah sakit Pemerintah ke-3 di Indonesia yang berhasil memperoleh akreditasi internasional dari Joint Commission International (JCI). Selain itu, RSUP Fatmawati juga telah meraih Sertifikat ISO 9001 : 2008 dan Sertifikat  OHSAS 18001 Tahun 2012 yang akan memperkuat upaya mewujudkan keselamatan dan keamanan pasien, pengunjung,  s...

Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Sumatera Utara Lebih dari 4 Juta Jiwa

Pemerintah menanggung iuran JKN bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, yang jumlahnya mencapai 86,4 juta orang, termasuk 4.192.297  orang di Propinsi Sumatera Utara. Kelompok ini disebut dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ada sekitar 9.500 Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk 571 di Propinsi Sumatera Utara. Jumlah tersebut penyebarannya tidak merata di setiap Kabupaten/Kota. Medan, 12 Februari 2014 Untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan Pemerintah Republik Indonesia sejak 1 Januari 2014, Kementerian Kesehatan melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pelayanan kesehatan. Berbagai peraturan dan panduan tentang pelayanan kesehatan dan standar tarif dasar bagi pemberi dan pengelola pelayanan kesehatan (Yankes) telah dikeluarkan. JKN adalah program jaminan sosial kesehatan nasional, yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jaminan Kesehatan ini mengacu pada prinsip a...