Langsung ke konten utama

Wagub DKI: Tes Kesehatan Penting untuk Pencegahan

Jakarta, 31 Maret 2014

Saya adalah orang yang mendukung tes kesehatan. Saya yakin bahwa permasalahan kesehatan dapat lebih cepat ditemukan melalui tes kesehatan. Semakin cepat ditemukan, mendapat pengobatan, maka semakin cepat memperoleh kesembuhan.

Demikian pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM, pada pembukaan kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2014 Regional Barat di Jakarta, Senin (31/3). Rakerkesnas 2014 yang mengusung tema "Pemantapan Pembangunan Kesehatan Menuju Masyarakat Sehat Mandiri dan Berkeadilan dibuka secara resmi oleh Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH.

Bagi perempuan, penting melakukan Sadari (Periksa Payudara Sendiri) juga papsmear secara berkala untuk deteksi dini kanker, ujar Wagub DKI.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur DKI juga menyatakan dukungannya terhadap sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan) sejak awal tahun 2014. Wagub DKI bersama jajaran kesehatan berupaya keras agar pelaksanaan JKN di Provinsi DKI Jakarta dapat berhasil.

Kalau sistem JKN di Jakarta sampai gagal, tentu akan mempengaruhi semangat teman-teman di Daerah lainnya. Untuk itu, JKN di Jakarta tidak boleh sampai gagal. Saya yakin, JKN pasti berhasil, tandas Wagub DKI.

Rangkaian kegiatan Rakerkesnas 2014 diawali di Bali untuk regional tengah (16-19 Maret 2014), dilanjutkan ke Manado untuk regional timur (23-26 Maret 2014) dan terakhir di Jakarta untuk regional barat (31 Maret-3 April 2014). Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergisme antara pusat dan daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan kesehatan tahun 2014, guna mewujudkan visi masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan. Selain itu, pertemuan ini juga untuk mengidentifikasi masalah terkait pelaksanaan pembangunan kesehatan, terutama percepatan pembangunan MDGs di bidang kesehatan dan penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rakerkesnas 2014 Regional Barat dihadiri lebih dari 700 peserta, merupakan perwakilan dari kantor pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI, jajaran Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota, serta seluruh stakeholders yang berperan dalam pembangunan kesehatan dari 13 Provinsi, yaitu: DI Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan alamat email kontak@depkes.go.id

Sumber: depkes.go.id

Postingan populer dari blog ini

STRUKTUR ORGANISASI KKP KELAS II BANTEN

Menkes Resmikan Gedung Pelayanan Penunjang & Rehabilitasi Medik Terpadu RSUP Fatmawati

Jakarta, 21 April 2014 Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, didampingi Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatandan Direktur RSUP Fatmawati, dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An, meresmikan Gedung Pelayanan Penunjang dan Rehabilitasi Medik Terpadu, Jakarta (21/4). Peresmian Gedung Pelayanan Penunjang Bougenville dan Gedung Pelayanan Rehabilitasi Medik Terpadu Azalea dilakukan bersamaan dengan peringatan Ulang Tahun RSUP Fatmawati yang ke 53 tahun. Di usia 53 tahun sejak didirikan, RS Fatmawati membuktikan prestasinya dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian di bidang kesehatan, yaitu dengan menjadi rumah sakit Pemerintah ke-3 di Indonesia yang berhasil memperoleh akreditasi internasional dari Joint Commission International (JCI). Selain itu, RSUP Fatmawati juga telah meraih Sertifikat ISO 9001 : 2008 dan Sertifikat  OHSAS 18001 Tahun 2012 yang akan memperkuat upaya mewujudkan keselamatan dan keamanan pasien, pengunjung,  s...

Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Sumatera Utara Lebih dari 4 Juta Jiwa

Pemerintah menanggung iuran JKN bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, yang jumlahnya mencapai 86,4 juta orang, termasuk 4.192.297  orang di Propinsi Sumatera Utara. Kelompok ini disebut dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ada sekitar 9.500 Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk 571 di Propinsi Sumatera Utara. Jumlah tersebut penyebarannya tidak merata di setiap Kabupaten/Kota. Medan, 12 Februari 2014 Untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan Pemerintah Republik Indonesia sejak 1 Januari 2014, Kementerian Kesehatan melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pelayanan kesehatan. Berbagai peraturan dan panduan tentang pelayanan kesehatan dan standar tarif dasar bagi pemberi dan pengelola pelayanan kesehatan (Yankes) telah dikeluarkan. JKN adalah program jaminan sosial kesehatan nasional, yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jaminan Kesehatan ini mengacu pada prinsip a...